Sulawesi Utara,8 Maret 2026
Ironi menyelimuti tanah Sulawesi Utara (Sulut). Di atas tanah yang kaya akan urat emas, ribuan penambang lokal justru hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kemiskinan. Sementara skandal korupsi besar di sektor pertambangan seringkali berakhir dengan "kompromi" di balik meja, para penambang kecil yang bertaruh nyawa di lubang galian justru terus terjepit oleh regulasi yang tak kunjung berpihak.
Salah satu keluhan utama yang mencekik leher penambang lokal adalah sulitnya menjual hasil tambang mereka. Berbeda dengan perusahaan besar (BUMN atau Asing) yang memiliki jalur distribusi legal, penambang rakyat seringkali ditolak oleh toko-toko emas resmi.
"Kami menambang dengan keringat dan darah, tapi saat mau dijual untuk beli beras dan bayar sekolah anak, toko emas tidak berani menerima karena alasan legalitas. Emas kami dianggap 'haram' oleh sistem, padahal ini dari tanah kami sendiri," ujar salah satu penambang yang enggan disebutkan namanya.
Sudah bertahun-tahun masyarakat penambang di Sulut menantikan realisasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR adalah satu-satunya harapan agar mereka bisa bekerja dengan tenang, legal, dan terlindungi secara hukum. Namun, hingga detik ini, keluhan tersebut seolah menguap di udara.
Pemerintah tampak lebih sigap membentangkan karpet merah bagi korporasi besar dan investasi asing. Pertanyaannya: Di mana letak kehadiran negara untuk rakyat kecil?
BUMN & Asing: Mendapat proteksi, lahan luas, dan kemudahan izin.
Penambang Lokal Dikejar aparat, dianggap perusak lingkungan, dan hasil keringatnya sulit diuangkan.
Di balik setiap butiran emas yang didapat secara tradisional, ada harapan seorang istri yang menanti di dapur, ada anak yang masih sekolah dan ada orang tua yang masih membutuhkan bantuan. Penambang kecil di Sulut tidak meminta kekayaan melimpah seperti para koruptor; mereka hanya meminta hak untuk menyambung hidup secara legal.
Jika pemerintah terus menutup mata dan telinga, maka jargon "kesejahteraan rakyat" hanya akan menjadi slogan kosong di baliho-baliho politik.
Masyarakat Sulut kini hanya bisa bertanya Masih adakah hati nurani yang tersisa untuk kami?
(Redaksi)
Social Header
Label
Categories